Polri Tegaskan Komitmen Hukum dan HAM dalam Setiap Pelayanan Aspirasi Masyarakat

Jakarta- Di tengah beragamnya dinamika sosial yang berkembang di masyarakat, Polri kembali menegaskan posisinya sebagai institusi penegak hukum yang mengutamakan pendekatan humanis dan prosedural dalam setiap pelayanan penyampaian aspirasi. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa seluruh kegiatan kepolisian selalu berlandaskan pada koridor hukum yang berlaku, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian dari negara hukum. Polri bekerja atas nama hukum, dibatasi oleh hukum, dan memiliki akuntabilitas penuh atas setiap tindakan yang diambil di lapangan.

Dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri menerapkan strategi bertahap yang dimulai dari upaya preemtif sebagai langkah paling awal untuk mencegah potensi gangguan. Deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini menjadi fondasi utama dalam pendekatan ini, di mana Polri secara aktif melakukan sosialisasi, edukasi, dan literasi kepada masyarakat. Melalui cooling system yang terencana, Polri melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan komunitas peduli HAM untuk menciptakan orkestrasi multi-pihak yang mendukung terciptanya perdamaian dan kondusivitas lingkungan.

Pada tahap preventif, kehadiran personel Polri di titik-titik strategis menjadi wujud nyata komitmen dalam memberikan rasa aman dan efek pencegahan bagi masyarakat. Personel Samapta, Sabhara, dan Lalu Lintas dikerahkan untuk melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli di objek vital serta rute aktivitas warga. Pendekatan persuasif melalui Polisi humanis dan Polwan memastikan bahwa hak konstitusional warga dalam menyampaikan pendapat tetap terfasilitasi dengan baik, sementara arus lalu lintas dan perlindungan kemanusiaan tetap berjalan secara inklusif.

Penegakan hukum ditempatkan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir yang hanya diambil ketika situasi telah berkembang menjadi gangguan nyata yang mengancam keselamatan jiwa, HAM, atau fasilitas publik. Setiap tindakan tegas didasarkan secara ketat pada koridor hukum, Undang-Undang yang berlaku, dan asas proporsionalitas yang prosedural dan akuntabel. Polri mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan mendorong pelaporan melalui superApps Presisi Polri serta layanan Polisi 110 demi terciptanya keamanan dan kenyamanan bersama. (Avs)